In order to improve the quality of the productive and competitive Indonesian workforce, the direction of development policy in the manpower sector focuses on efforts to create the widest possible job
MoreLEGAL STEPS IN MANPOWER RELATED TO THE IMPACT OF COVID-19
With the issuance of Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning Determination of Public Health Emergencies of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ("Decree Number 11/2020"), Indonesia is declare...
CREDIT/FINANCE RESTRUCTURING ON THE IMPACT OF COVID-19 SPREADS
The Financial Services Authority ("OJK") issued Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Corruption Virus Disease 2019 ("...
LEGAL UPDATE - PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA TAHUN 2020
Garis Besar Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan BPS 2/2020”) mengatur klasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi I...
LEGAL UPDATE - KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA NOMOR KEP-00089/BEI/10-2020 TENTANG RELAKSASI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN
Garis Besar Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan (“SK Direksi PT BEI 00089/...
LEGAL UPDATE - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.06/2020 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN)
Garis Besar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh LMAN (“Permenkeu 139/2020”) ini mengatur Penda...
LEGAL UPDATE - PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA
Pandangan Umum Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (“Permensos 9/2020”) mengatur pelaksanaan kewajiban ...
LEGAL UPDATE - PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Pandangan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (“PERMA 4/2020”) mengatur...
LEGAL UPDATE - PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Garis BesarPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (“Permenkumham 26/2020”) ini mengatur ketentua...
LEGAL UPDATE - UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI
Pandangan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU No. 10/2020”) mengatur bahwa Dokumen yang menjadi objek Bea Meterai tidak hanya berupa kertas, namun juga Dokumen...
LEGAL UPDATE - PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Garis Besar Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang ber...
LEGAL UPDATE - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Garis Besar Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang ber...
THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Limited Liability Company (Company) holds an Annual General Meeting of Shareholders (GMS) no longer than 6 (six) months after the end of the Company's financial year or other GMS held at the Company's...
LEGAL UPDATE - PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pandangan Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (“Permen Agraria No. 1/2021”) ...
LEGAL UPDATE - PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Garis Besar Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan peru...
WORK AGREEMENT FOR SPECIFIED PERIOD, OUTSOURCING, WORKING HOURS AND PERIOD OF REST, AND TERMINATION OF EMPLOYMENT
In order to improve the quality of the productive and competitive Indonesian workforce, the direction of development policy in the manpower sector focuses on efforts to create the widest possible job ...
LEGAL UPDATE - PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
Garis Besar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres No. 10/2021”) mengatur tentang Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan...
LEGAL UPDATE - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH
Garis Besar Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), maka pemerintah menetapkan Peratur...
LEGAL UPDATE - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
Garis Besar Pemenuhan hak atas rumah merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam kerangka melindungi segenap bangsa Indonesia. Atas dasar hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasa...